Sekda Biak Tekankan Pentingnya Sinergi dalam Penyusunan KLHS untuk RPJMD Berkelanjutan
Info Biak- Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Konsultasi Publik ke-2 penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor, yang digelar di Restoran New 99 Biak, Papua, Senin (11/8/2025).
Menurut Zacharias, KLHS merupakan instrumen penting yang memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah memperhitungkan dampak terhadap lingkungan sejak tahap perencanaan. Hal ini, katanya, menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik tidak mengorbankan kelestarian alam.
“KLHS memastikan bahwa aspek lingkungan hidup benar-benar terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai,” ujarnya.
Baca Juga : Arema FC Siap Tempur, Waspadai Kejutan PSBS Biak di Laga Perdana
Konsultasi Publik, Lebih dari Sekadar Formalitas
Zacharias menekankan bahwa forum konsultasi publik ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi kesempatan strategis untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah. Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, tahap ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, menampung kritik, dan membangun kesepahaman antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi.
“Melalui forum ini, kita dapat merumuskan rekomendasi strategis yang akan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di Biak Numfor lima tahun ke depan,” jelasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ia juga menekankan bahwa seluruh masukan yang muncul dalam diskusi akan diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dengan begitu, prinsip pembangunan berkelanjutan bisa diterapkan di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sinergi dan kolaborasi semua pihak. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Zacharias berharap para peserta aktif memberikan saran yang konstruktif, mengingat RPJMD akan menjadi dokumen acuan utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Forum ini adalah kesempatan kita bersama untuk memastikan masa depan pembangunan Biak Numfor lebih terarah, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Langkah Lanjutan Pemerintah Daerah
Setelah forum konsultasi publik berakhir, pemerintah daerah langsung menyusun rangkuman hasil diskusi untuk dimasukkan ke dalam dokumen awal KLHS. Tim penyusun bekerja cepat agar masukan masyarakat tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga benar-benar memengaruhi kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mengadakan pertemuan teknis bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan setiap program pembangunan memiliki indikator keberlanjutan yang jelas. Langkah ini menjadi penting karena setiap OPD memegang peran langsung dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan.
Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Pemerintah mendorong kelompok masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha, serta akademisi untuk terus mengawal proses perencanaan. Dengan begitu, hasil pembangunan tidak hanya memuaskan dari segi fisik, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan sosial budaya Biak Numfor.
Sebagai contoh, sektor perikanan dan pariwisata yang menjadi andalan daerah harus berkembang tanpa merusak ekosistem laut. Untuk itu, pemerintah menggandeng nelayan, pelaku wisata, dan komunitas lingkungan agar bersama-sama menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Komitmen Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Tahap penyusunan KLHS ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk membangun Biak Numfor dengan pendekatan yang seimbang. Di satu sisi, pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, dan di sisi lain, pemerintah juga memastikan setiap proyek tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Melalui sinergi yang terbangun, Biak Numfor menargetkan diri menjadi daerah dengan tata kelola pembangunan yang terarah, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Ke depan, pemerintah akan mengukur keberhasilan bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian budaya lokal.
