Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Sentuh Rp 164,4 Triliun, Papua Jadi Fokus Subsidi Penuh
Info Biak- Pemerintah resmi menetapkan anggaran ketahanan pangan tahun 2026 sebesar Rp 164,4 triliun. Anggaran jumbo ini bukan sekadar untuk menjaga ketersediaan pangan secara nasional, tetapi juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang memiliki siklus panen tidak stabil, khususnya Papua dan Papua Pegunungan.
Papua Disubsidi Penuh
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa distribusi pangan di Indonesia harus menyesuaikan kondisi geografis dan pola panen setiap daerah. Tidak semua wilayah memiliki kemampuan panen yang konsisten. Ada daerah yang sedang memasuki panen raya, tetapi ada pula wilayah yang sulit mengandalkan hasil panen secara rutin.
“Papua dan Papua Pegunungan menjadi contoh nyata. Mereka memang membutuhkan subsidi penuh karena kondisi panen yang tidak stabil. Ketika daerah lain sedang panen, Papua belum tentu bisa. Jadi intervensi negara harus lebih kuat di sana,” jelas Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (21/8/2025).
Baca Juga : PSBS Biak vs Persis Solo: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Cari Konsistensi
Stabilisasi Harga Lewat SPHP
Menurut Arief, langkah utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini terbukti menjadi instrumen efektif untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Namun, Arief menekankan pentingnya konsistensi.
“SPHP harus dijalankan secara terus-menerus, bukan musiman. Ini penting agar harga beras tetap terjangkau di seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Sudah Terjamin
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mekanisme anggaran 2026 sudah disiapkan secara detail. Artinya, pemerintah tidak perlu lagi menunggu pengajuan tambahan dana. “Tahun depan kita bisa langsung eksekusi kapanpun diperlukan, karena sudah ada breakdown anggaran yang jelas. Hal ini sangat penting, sebab tidak semua daerah panen pada waktu yang sama,” kata Arief.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah merinci penggunaan anggaran ini dalam konferensi pers RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025. Dari total Rp 164,4 triliun, terdapat alokasi khusus sebesar Rp 6,4 triliun untuk program konsumsi masyarakat.
Rincian Program Konsumsi
Program konsumsi tersebut mencakup:
-
Bantuan kerawanan pangan untuk 64.800 orang.
-
Gerakan pangan murah yang menyasar 39 kelompok masyarakat.
-
Intervensi SPHP senilai Rp 5,8 triliun untuk menekan harga beras.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak kenaikan harga bahan pokok.
Target SPHP Masih Tertinggal
Meski demikian, realisasi SPHP pada 2025 masih jauh dari target. Hingga 22 Agustus 2025, realisasi penyaluran beras periode Juli–Desember baru mencapai 58,4 ribu ton. Jika digabung dengan penyaluran sejak awal tahun, total SPHP beras yang sudah disalurkan mencapai 239,6 ribu ton, atau 15,97 persen dari target 1,5 juta ton.
Capaian ini jelas tertinggal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023 misalnya, SPHP berhasil menyalurkan 1,196 juta ton beras atau 110,3 persen dari target. Tahun 2024 bahkan lebih tinggi, yakni 1,401 juta ton atau 100,12 persen dari target.
Harapan untuk 2026
Dengan anggaran yang lebih besar dan mekanisme yang lebih matang, pemerintah optimistis tahun 2026 bisa menjadi momentum memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi antarwilayah.
Arief menegaskan, fokus utama bukan hanya menjaga stok, tetapi juga memastikan harga tetap terjangkau dan tidak ada masyarakat yang terhambat mengakses pangan. “Ini keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat. Anggaran besar ini harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang rentan,” tegasnya.
